TELAH TERSINGKIR DENGAN SUKSES: Para Ideolog dan Pencerah dari Ranah Politik

Ideolog, aktivis, pencerah dan pendidik foto bersama dengan penguasa.
Tidak tampak di situ potret pengusaha atau pemodal besar.

Pernahkah anda bayangkan kalau politik kini sesungguhnya lebih merupakan arena permainan para pelaku ekonomi atau pemodal besar -langsung atau tidak langsung. Panggung utama politik sebenarnya bukan lagi menjadi arena para ideolog, aktivis pergerakan, dan para pencerah. 

Politik berubah menjadi arena permainan para pelaku ekonomi dan pemilik modal yang telah berhasil mengubah budaya politik menjadi politik transaksional. Sebagian pemodal itu tetap memilih berada di balik panggung. Kendati demikian, meski tidak tampak di permukaan, dengan modal finansialnya mereka memiliki political leverage yang kuat. Dengan modal besarnya itu dapat menguasai  dan mengontrol  jalannya roda politik. Namun belakangan tak sedikit mereka yang  berusaha turun gunung  untuk secara langsung  menjalankan  kekuasaan  dan roda politik.

Para aktivis dan ideolog terpinggirkan, pengaruhnya digantikan oleh pemodal besar dengan para klien mereka. Sebagai pelaku ekonomi, mereka bawa logika ekonomi tersebut ke ranah politik yaitu logika “menanam investasi sekecil-kecilnya untuk menangguk untung sebesar-besarnya”.

Tentang ideologi, khusunya relasi agama dan politik baca juga: http://zetende.blogspot.co.id/2018/05/sadar-agama-menyimpan-energi-politik.html

Tesis sosiolog dari Harvard University, Daniel Bell (1960) tentang the End of Ideology, matinya ideologi-ideologi besar pada abad 19 dan awal abad 20, mendapat bukti yang kian jelas. Saat ini, bukan hanya ditandai dengan absennya politisi yang mampu menjelaskan gagasan ideologis mereka. Arena politik diisi oleh para pemburu kekuasaan. Para penggerak dan aktivis yang kaya dengan gagasan-gagasan ideologis terpinggirkan secara menyedihkan dari percaturan politik. 

Panggung politik kemudian –boleh dikata sepenuhnya berada dalam genggaman orang-orang kaya. Politik menghasilkan kekuasaan berbasis uang, dan bukan lagi berbasis ideologi. Lahirlah regime politik uang, yang oleh Kevin Phillips disebut dengan Regime Plutocracy, yakni regime yang dikendalikan oleh orang-orang kaya.

Dalam regim plutocracy, roda pemerintahan dijalankan berdasarkan rule of the rich, berdasarkan kemauan dan kepentingan orang kaya, dan bukan didasarkan kepada kemauan dan kepentingan orang miskin, kaum buruh maupun orang-orang lemah.

Peristiwa dan proses-proses politik, terutama pemilu atau pilkada, dipandang oleh masyarakat sebagai peristiwa dan proses politik yang tak lepas dari persebaran uang. Politik transaksional berlangsung, mulai dari yang tertutup hingga yang kasat mata.

Dengan demikian “uang” adalah kekuatan utama dalam politik transaksional. Dalam budaya politik transaksional seperti itu tidak berlaku ideologi politik. Begitu juga politik aliran tidak berlaku. Termasuk aliran pemahaman keagamaan sekalipun. Demikian juga tidak berlaku istilah the power of knowledge –kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang memandang ilmu pengetahuan sebagai kekuatan tidak memperoleh ruang di ranah politik transaksional. 

Dalam pusaran politik yang berkembang seperti itu yang berlaku adalah the power of money –kekuatan uang. Mereka yang sanggup membayar mahar politik, yang bisa ambil kekuasaan. Sedikit saja mereka yang menggenggam kekuasaan politik yang diperoleh tanpa mahar. Politik menjadi arena para pembayar mahar dan para pemodal besar.

Selebihnya bisa anda baca dalam buku saya 

"Muhammadiyah dalam pusaran politik", 

diterbitkan oleh Hikmah Press, 2017

Tautan:
■ http://zetende.blogspot.co.id/2018/05/sadar-agama-menyimpan-energi-politik.html
■ http://zetende.blogspot.com/2018/04/telah-tersingkir-dengan-sukses-para.html
■ http://zetende.blogspot.co.id/2018/04/kenapa-amien-rais-berteriak.html
■ http://zetende.blogspot.co.id/2018/04/the-end-of-globalization-perang-dagang.html
■ http://zetende.blogspot.com/2018/05/radikalisme-atas-nama-agama-merasa.html


google.com, pub-8753603595595254, DIRECT, f08c47fec0942fa0